Komisi Pemilihan Umum RI mengadakan simulasi penghitungan suara sebagai bentuk persiapan menghadapi Pemilu 2024. Tujuannya agar proses penghitungan suara berlangsung efektif.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan simulasi penghitungan suara untuk pemilu serentak tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/4/2023).
PALEMBANG, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum RI mengadakan simulasi penghitungan suara untuk menghadapi Pemilu 2024. Tujuannya agar proses penghitungan suara berlangsung efektif dan tidak menimbulkan korban jiwa seperti pada 2019.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari saat membuka simulasi penghitungan suara yang di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (27/4/2023). Simulasi ini dihadiri perwakilan anggota KPU dari seluruh provinsi di Indonesia.
Pada 2019, sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tewas akibat kelelahan setelah menghitung suara. Jumlahnya mencapai 400 orang.
Sebanyak 70 persen petugas KPPS meninggal karena sakit jantung. Sebanyak 30 persen lainnya akibat stroke atau penyakit lain yang terkait kardiovaskular.
Petugas KPPS sedang memeriksa surat suara pada simulasi penghitungan suara di Palembang, Kamis (27/4/2023). Sebelum di Palembang, simulasi ini sudah pernah digelar di Tangerang Selatan dan Bogor.
Penyelenggaraan Pemilu 2024, ujar Hasyim, serupa dengan lima tahun lalu. Ada lima pemilihan, yakni presiden-wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
”Oleh karena itu, simulasi ini harus dilakukan agar proses penghitungan suara bisa berjalan lebih efisien dan efektif,” katanya.
Pada tahun 2019, proses penghitungan dilakukan dalam satu panel. Waktu penghitungannya juga dibatasi tidak boleh lebih dari hari pemungutan suara.
Tahun 2024, jelas Hasyim, ada perubahan pola penghitungan suara. Tujuh anggota KPPS akan dibagi dalam dua panel.
Panel pertama, petugas KPPS akan menghitung suara dari pemilu presiden- wakil presiden, serta pemilu DPD RI. Sedangkan untuk panel kedua digunakan menghitung suara dari pemilu DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, waktu penghitungan suara diperpanjang menjadi 24 jam setelah proses pemungutan suara selesai. Di sisi lain, dari segi kesiapan sumber daya manusia, juga akan dipilih petugas KPPS yang kondisi kesehatannya baik serta tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid).
”Saya berharap anggota KPU di provinsi ataupun kabupaten kota berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Petugas KPPS simulasi sedang menghitung hasil pemungutan suara di Palembang, Kamis (27/4/2023). Sebelum di Palembang, simulasi ini sudah pernah digelar di Tangerang Selatan dan Bogor.
Di sisi lain, sesuai instruksi presiden tentang jaminan sosial, penyelenggara pemilu juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut selama bertugas. ”Dengan begitu, diharapkan penyelenggara pemilu bisa lebih terlindungi,” ucap Hasyim.
Proses simulasi penghitungan suara sudah berlangsung di Tangerang Selatan, Bogor, dan Palembang. Dari hasil simulasi ini akan didapat sejumlah evaluasi yang selanjutnya akan menjadi kebijakan umum dalam proses pemungutan suara.
Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin menyebut akan lebih selektif memilih petugas KPPS. Tujuannya, agar SDM yang dikerahkan memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari segi teknis pemungutan suara maupun kondisi kesehatanya.
Seorang petugas KPPS simulasi memeriksa surat suara pada simulasi penghitungan suara di Palembang, Kamis (27/4/2023). Sebelum di Palembang, simulasi ini sudah pernah digelar di Tangerang Selatan dan Bogor.
Untuk di Sumsel, dari 25.000 tempat pemungutan suara (TPS), akan direkrut lebih kurang 225.000 petugas. Proses perekrutan akan dilakukan pada rentang Desember 2023-Januari 2024.
”Rencananya, petugas KPPS yang direkrut berusia kurang dari 50 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit penyerta,” ujar Amrah.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda untuk menyediakan anggaran. Hal itu termasuk penyediaan jaminan sosial juga pemeriksaan kesehatan bagi petugas KPPS.
Petugas KPPS sedang menuang surat suara pada simulasi penghitungan suara di Palembang, Sumatera selatan, Kamis (27/4/2023). .
Asisten I Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edward Candra mengajak semua pihak menciptakan pemilu adil, jujur, dan minim konflik. Pada pemilu mendatang, masyarakat akan jauh lebih melek teknologi dengan beragam informasi.
Oleh karena itu, edukasi politik dari partai dan juga pemerintah daerah, termasuk penyelenggara pemilu, sangat dibutuhkan. Jangan sampai pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat berubah ricuh akibat perbedaan dan adanya konflik.
Dirinya juga berharap penyelenggara pemilu juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, membahas tentang anggaran yang dibutuhkan. Tujuannya agar tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.