Ratifikasi kesepakatan Paris, ‘komitmen semua pihak dibutuhkan’


150916165209_fires_640x360_reuters_nocredit

DPR telah setuju untuk meratifikasi Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerja PBB tentang Perubahan Iklim menjadi undang-undang sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global.

RUU ini disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat paripurna DPR, Rabu ( 19/10).

Dengan meratifikasi Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerja PBB tentang Perubahan Iklim maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjalankan kesepakatan global guna mengurangi masalah perubahan iklim.

Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29% pada 2030, dan bahkan 41% jika mendapat dukungan teknologi dan pendanaan dari luar negeri.

Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengatakan sejumlah upaya mitigasi dan adaptasi telah dilakukan salah satunya dengan menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan dengan pencegahan dan penegakan hukum.

“Sebetulnya sudah dikerjakan sejak dulu ke depan harus lebih teratur dan pandai memonitor kegiatan-kegiatan itu. Misalnya sebagai contoh, yang harus dilakukan dan dianggap sudah berhasil itu adalah mengurangi kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut dibandingkan tahun lalu pengurangannya sudah mencapai 80%,” kata Sarwono.

Energi terbarukan

Selain deforestasi hutan, masalah abrasi di kawasan pesisir dan energi juga harus menjadi perhatian pemerintah, menurut Sarwono.

“Kita harus bergiat lagi dalam mencegah abrasi pantai antara lain dengan menanam mangrove (bakau), kita harus bersiap-siap nanti sumber emisi terbesar itu bukan dari pertanian atau kehutanan tetapi dari energi, tetapi sekarang energi porsinya kecil tapi di masa yang akan datang diperkirakan akan naik, jadi kita harus gunakan energi yang tidak beremisi, energi yang terbarukan,” jelas dia.

Tahun lalu, Indonesia mendapat sorotan dunia internasional dalam kasus kebakaran hutan pada tahun lalu, dan juga kerusakan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit.

Asap akibat kebakaran hutanImage copyrightBJORN VAUGN
Image captionAsap tebal menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan ketika terjadi puncak kebakaran pada 2015.

Perluasan lahan untuk pertanian dan perkebunan juga seringkali dianggap menyumbang peningkatan emisi gas rumah kaca.

Untuk itu, menurut Direktur Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Kawasan Asia Pasifik Rizaldi Boer, yang paling penting dilakukan pemerintah adalah mengintegrasikan seluruh kebijakan dan komitmen dari semua sektor.

“Dalam hal ini itu bagaimana agar penyusunan program itu dan aksi itu sejalan dengan pembangunan itu sendiri, dan itu yang menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan oleh semua pihak sehingga pembuat kebijakan bisa menentukan strategi yang lebih baik sehingga target ataupun komitmen nasional tercapai, tanpa harus mengorbankan tujuan target pembangunan itu sendiri,” jelas Rizaldi.

Data lembaga lingkungan World Resources Institute (WRI) menyebutkan Indonesia merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar.

Kesepakatan Paris bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, dan menjaga agar peningkatan emisi dan temperatur global “dibawah” dua derajat Celcius.

Hingga Rabu kemarin (19/10), 81 negara telah meratifikasi dan 197 negara menandatangani Kesepakatan Paris. Persetujuan akan mulai berlaku pada 4 November 2016.

Konferensi perubahan iklim akan kembali digelar di Maroko 7-18 November 2016.

Sumber

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>