Parpol Diuntungkan


KORUPSI-OK-720x405 (1)

JAKARTA, KOMPAS — Wacana untuk melarang mantan narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 tidak hanya memberikan efek gentar bagi politisi untuk melakukan korupsi, tetapi juga menguntungkan partai politik. Pengaturan ini akan membuat proses seleksi lebih ketat sekaligus membuka peluang kader yang punya kapabilitas dan integritas untuk menjadi calon anggota legislatif.

Pekan depan, Komisi Pemilihan Umum akan mengonsultasikan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif serta PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bersama DPR dan pemerintah. Pembahasan PKPU itu akan dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan draf PKPU tentang Kampanye Pemilu.

Pasal 8 Ayat 1 Huruf J draf PKPU Pencalonan Anggota Legislatif yang membahas syarat calon disebutkan ”bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”. Namun, KPU juga masih mengkaji apakah pengaturan ini akan ”digeser” bukan pada syarat calon, melainkan syarat pencalonan di parpol. Dengan demikian, parpol yang akan dilarang mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, dihubungi dari Jakarta, Sabtu (7/4/2018), menuturkan, pengaturan yang dilakukan KPU itu perlu dimaknai sebagai semangat untuk menghasilkan calon anggota legislatif yang berintegritas. DPR dan pemerintah juga perlu melihat pengaturan itu sebagai perlindungan terhadap parpol dan pemilih serta mendorong kaderisasi dan perekrutan politik lebih baik di parpol.

Dia juga menuturkan, rancangan PKPU ini juga akan menjadi ujian komitmen DPR dan Kementerian Dalam Negeri terhadap pemberantasan korupsi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Arya Fernandes, menilai, jika inisiatif ini diterima oleh DPR, artinya parpol mau menerima itikad baik untuk mencari pemimpin bersih.

Kebijakan itu, lanjut Arya, juga akan membantu partai karena orang yang dicalonkan relatif bersih sehingga tidak menjadi beban parpol di masa depan. Elektabilitas partai bisa jatuh jika ada kader yang punya kasus hukum, termasuk korupsi. ”Ini juga akan membuat orang yang kredibel untuk tertarik mendaftar ke parpol karena merasa parpol sudah punya seleksi baik dan bersih,” kata Arya.

LHKPN

Selain pengaturan soal mantan narapidana korupsi, dalam draf PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif itu pun ada pengaturan lain yang juga bertujuan menghasilkan kandidat berintegritas., yaitu mewajibkan semua calon anggota legislatif membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan ini sudah diterapkan kepada calon kepala daerah.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menuturkan, LHKPN bisa menjadi informasi awal bagi siapa pun yang ingin mengetahui kekayaan seseorang sebelum menduduki jabatan publik. Selain itu, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah anggota DPRD yang mengisi LHKPN setelah menjabat sangat rendah.

Menurut Pramono, pada Pemilu 2019 akan ada lebih dari 200.000 calon anggota legislatif yang berkompetisi. Namun, ia menilai waktu yang tersedia cukup memadai karena batas waktu penyerahan LHKPN bisa dilakukan hingga penetapan daftar calon tetap. Selain itu, KPK juga sudah menyediakan pengisian LHKPN secara daring sehingga hemat biaya dan tidak terkendala jarak ataupun waktu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, dengan fasilitas aplikasi LHKPN elektronik, KPK bisa menerima laporan LHKPN dalam jumlah besar pada waktu bersamaan. Menurut dia, inisiatif KPU bisa saja diterapkan, tetapi dia menilai perlu pembicaraan yang lebih detail antara KPU dan KPK mengenai penerapan kebijakan tersebut. (GAL)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>