Periksa Silang Sumbangan Kampanye


kompas_tark_28346148_90_1-12-720x479

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu akan memeriksa silang data laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 dengan informasi transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Indikasi penerimaan dana yang tidak dilaporkan secara benar atau melebihi ambang batas bakal ditindaklanjuti sentra penegakan hukum terpadu.

Para kandidat kepala daerah punya tiga kewajiban pelaporan dana kampanye, yakni laporan awal dana kampanye (LADK) di awal masa kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) di pertengahan kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) di akhir masa kampanye.

KELVIN HIANUSA

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

”Kemarin (20 April), batas akhir pasangan calon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dari sana Bawaslu akan cek dana-dana yang diterima. Bawaslu juga akan tindak lanjuti dengan data dari PPATK,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, seusai deklarasi masyarakat sipil menolak politik uang, penghinaan, penghasutan, dan adu domba dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Bawaslu akan cek dana-dana yang diterima. Bawaslu juga akan tindak lanjuti dengan data dari PPATK

Bawaslu dan PPATK sudah menandatangani nota aksi bersama kerja sama pengawasan transaksi pasangan calon kepala daerah. Sebelumnya, pimpinan PPATK dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR sempat mengungkapkan ada lonjakan transaksi mencurigakan terkait Pilkada Serentak 2018. Ada 52 laporan keuangan nontunai mencurigakan yang melibatkan penyelenggara pemilu dan parpol, mayoritas terkait calon petahana. Selain itu, ada 1.006 transaksi tunai mencurigakan terkait penyelenggara, parpol, dan tim sukses calon (Kompas, 19/4/2018).

Fritz mengatakan, Bawaslu dan PPATK akan bertemu untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Data itu bisa digunakan untuk melihat apakah dana sumbangan benar-benar disalurkan melalui rekening khusus dana kampanye atau melalui rekening pribadi pasangan calon. UU Pilkada sudah mengatur batas atas sumbangan dana kampanye perseorangan Rp 75 juta, sedangkan badan usaha Rp 750 juta.

”Temuan akan dikaji di sentra penegakan hukum terpadu,” kata Fritz.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, Bawaslu tidak segan menindak pelaku politik uang. Sudah ada temuan politik uang yang dibawa ke meja hijau dan pelakunya divonis penjara, misalnya dua kasus di Jawa Barat.

”Pasangan calon juga terbukti terlibat politik uang dengan kualifikasi sistematis dan masif, maka bisa diberi sanksi diskualifikasi,” katanya.

Pasangan calon juga terbukti terlibat politik uang dengan kualifikasi sistematis dan masif, maka bisa diberi sanksi diskualifikasi

Deklarasi

Sejumlah elemen masyarakat sipil dari unsur perguruan tinggi, ormas keagamaan maupun kepemudaan, ormas pemantau dan pegiat pemilu, serta lembaga survei, dengan difasilitasi Bawaslu mendeklarasikan menolak politik uang.

Selain itu mereka juga menolak penghinaan, penghasutan, dan adu domba dalam Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019. Sebelum deklarasi, mereka terlebih dahulu membahas dua topik itu di Ancol, Jakarta.

Mereka menilai politik uang juga penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan peserta pemilu, penghasutan dan adu domba merupakan ancaman bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>