Mendagri Minta Warga Proaktif


20180427rts2-720x405

Baliho ajakan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jawa Barat 2018, Kamis (26/4/2018). Baliho yang dipasang di Lapangan Sempur, Kota Bogor, ini dibuat Pemerintah Kota Bogor.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap 849.633 warga yang diduga belum memiliki KTP elektronik proaktif melakukan perekaman di kantor pemerintah setempat. Dengan demikian, hak pilih mereka di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak hilang.

Petugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Tjahjo, telah melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el. Namun, upaya itu tidak lepas dari kekurangan sehingga masih ada warga yang berpotensi belum melakukan perekaman data KTP-el.

”Yang belum merekam (KTP-el) jangan sekadar menyalahkan pemerintah atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) jika namanya tidak terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara). Kami memerlukan pula masyarakat proaktif untuk melakukan perekaman,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Berdasarkan data KPU, ada 151 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2018. Jumlah itu turun dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang mencapai 152,8 juta.

Setelah penetapan DPT, ada 849.633 calon pemilih yang dicoret dari DPT karena diduga belum punya KTP-el atau surat keterangan pengganti KTP-el yang menjadi basis penyusunan daftar pemilih.

Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan saat penetapan DPS. Dalam data KPU, ada 7,6 juta calon pemilih yang diduga belum punya KTP-el sehingga saat itu terancam dicoret dari daftar pemilih.

Adapun lima provinsi yang mempunyai jumlah besar warga potensi pemilih, tetapi tidak masuk DPT karena persoalan administrasi kependudukan ialah Sumatera Utara (189.383 orang), Jawa Tengah (119.721), Sumatera Selatan (93.274), Jawa Timur (69.070), dan Jawa Barat (62.321).

Komitmen

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, Kemendagri sudah berkomitmen menyediakan nama dan alamat penduduk di daerah yang menggelar pilkada yang belum merekam KTP-el. Mereka akan didorong aktif merekam data KTP-el.

Jika kemudian banyak warga yang mendapatkan surat keterangan pengganti KTP-el, Bawaslu mendorong KPU mengantisipasi potensi kurangnya surat suara dengan memetakan TPS-TPS yang berpotensi ada konsentrasi besar pemilih tambahan pada hari pemungutan suara. Dengan demikian, sudah bisa disiapkan perpindahan surat suara dari TPS lain yang masih mempunyai surat suara cadangan memadai.

Anggota KPU, Viryan Azis, menuturkan, KPU masih akan melihat apakah 849.633 warga itu akan mendapatkan KTP-el atau surat keterangan pengganti KTP-el. KPU di daerah masih memeriksa kembali data itu, apakah mereka memang berhak memilih atau ada yang sudah tidak memenuhi syarat karena, misalnya, beralih status dari warga biasa menjadi anggota TNI atau Polri. Data itu juga dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

”Jika ternyata ada yang sudah dicek tidak ada orangnya atau tidak memenuhi syarat, berarti data itu berkurang. Tinggal sisanya berapa akan dilihat polanya dan apakah ada yang terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu,” kata Viryan.

KPU akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas kembali daftar pemilih pada 9 Mei. Selain membahas calon pemilih yang belum punya KTP-el, akan dibahas juga mengenai pemilih di lembaga pemasyarakatan, persiapan pemilihan di rumah sakit, dan pemilih yang sedang mengungsi karena ada di daerah bencana.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>