RUU Antiterorisme Segera Disahkan


WhatsApp-Image-2018-05-14-at-7.53.03-PM-720x405

Anggota tim perumus RUU Nomor 15 Tahun 2013 dari Fraksi PDI-P, Risa Mariska, Senin (14/5/2018), menyampaikan lika-liku pembahasan Revisi Undang-Undang Antiterorisme. RUU itu telah diajukan pemerintah sejak Februari 2016. Setelah bom terjadi di Surabaya, Jawa Timur, sejak Minggu hingga Senin (14/5/2018) pagi, DPR dan pemerintah bertekad segera mengesahkan RUU Antiterorisme.

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Antiterorisme ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Sejumlah persoalan krusial di RUU itu, seperti tentang definisi terorisme dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia, sudah disepakati di internal partai politik anggota koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dengan tujuh sekretaris jenderal dan ketua fraksi partai politik anggota koalisi pemerintah di Jakarta, Senin (14/5/2018). Tujuh partai itu adalah PDI-P, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan dua partai baru yang juga pendukung pemerintah, yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia.

Beberapa saat sebelum pertemuan digelar, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika RUU Antiterorisme yang drafnya sudah dikirimkan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 tak disahkan hingga akhir Juni mendatang. Pasalnya, Polri butuh payung hukum yang efektif untuk memberantas terorisme.

Disepakati

Wiranto menegaskan, dalam pertemuan antara dirinya dan pimpinan parpol anggota koalisi telah diambil sejumlah kesepakatan, seperti tentang definisi terorisme dan pelibatan TNI. ”Dengan demikian, tidak ada lagi yang perlu kita debatkan. Dalam waktu singkat, revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan,” katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika Presiden meminta pembahasan RUU itu harus selesai paling lambat Juni, DPR siap ketuk palu pada Mei. ”Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya agar satu suara,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan definisi terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal atau mengakibatkan kerusakan serta kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Namun, ada sejumlah fraksi di DPR yang meminta definisi itu ditambahkan dengan frasa ”tujuan atau motif politik, ideologi, dan tindakan mengancam keamanan negara”.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, definisi yang kini disepakati di internal koalisi partai pendukung pemerintah dengan pemerintah adalah mencantumkan tambahan frasa itu di penjelasan umum dan bukan dalam batang tubuh UU sebagai definisi terorisme.

Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan tak keberatan TNI terlibat dalam penanganan terorisme. Detail peran TNI selanjutnya akan diatur dalam perpres. ”Polri tidak keberatan TNI bergabung. Kita punya musuh bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita yakin kelompok (teroris) ini bisa kita atasi bersama,” ujarnya.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi PDI-P, Risa Mariska, mengatakan, RUU yang tengah dibahas itu sudah mengakomodasi sejumlah hal yang selama ini dibutuhkan aparat penegak hukum untuk memberantas terorisme secara lebih preventif dan tak hanya reaktif.

Dalam RUU Antiterorisme, aparat penegak hukum dapat memidanakan setiap persiapan tindak pidana terorisme, seperti orang yang memiliki senjata kimia, bahan peledak, dan komponen lain yang dipakai untuk tindak pidana terorisme. Aparat juga bisa menindak perencanaan tindak pidana terorisme.

RUU itu juga memberi kewenangan aparat memproses hukum setiap orang yang menyelenggarakan pelatihan militer atau paramiliter untuk persiapan melakukan aksi terorisme. Selain pidana penjara, mereka juga bisa dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pos lintas batas dalam jangka waktu paling lama lima tahun. ”Jadi, kekurangan yang selama ini ada, sudah diakomodasi di RUU ini,” katanya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>