Intoleransi Ganggu Tatanan Demokrasi


Aksi Peringatan Hari HAM

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi (SORAK) menggelar aksi di depan Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Sabtu (10/12/2016). Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan bahwa  pelanggaran HAM melalui isu SARA, hak hidup sipil, kebebasan berpendapat, dan berekspresi masih sering terjadi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS – Dua dekade pascareformasi, indeks demokrasi di Indonesia masih belum ideal. Bahkan, beberapa tahun belakangan, indeks demokrasi di negeri ini cenderung menurun.

Kemunduran demokrasi itu paling kuat dipengaruhi oleh meningkatnya intoleransi dalam bermasyarakat sehingga berdampak pada kebebasan demokrasi sipil. Gejala ini perlu diantisipasi agar tidak memunculkan negara yang demokrat intoleran.

Kemunduran demokrasi itu paling kuat dipengaruhi oleh meningkatnya intoleransi dalam bermasyarakat sehingga berdampak pada kebebasan demokrasi sipil.

Berdasarkan data Freedom In The World, Freedom House, Indonesia pernah mencapai titik terendah dalam berdemokrasi, yakni skor 5 (skala 0-7, makin kecil skor makin baik). Indeks tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yakni partisipasi politik dan kebebasan sipil. Indeks demokrasi Indonesia perlahan meningkat pasca-Orde Baru. Sejak 2006-2013, Indonesia berada pada skor 2,5.

Namun, sejak 2014 hingga kini, indeks demokrasi Indonesia menurun pada angka 3. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya skor kebebasan sipil.

Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan, penurunan itu menunjukkan negara belum serius menjamin kebebasan sipil sebagai bagian dari negara berdemokrasi.

”Negara kita kian mengalami kemunduran demokrasi dalam lima tahun terakhir, padahal tadinya sempat naik perlahan setelah sistem pemerintahan Soeharto turun. Aspek kebebasan sipil belum dilindungi secara penuh oleh negara,” ujar Saiful dalam seminar nasional 20 Tahun Reformasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, pada Selasa (15/5/2018).

Negara kita kian mengalami kemunduran demokrasi dalam lima tahun terakhir, padahal tadinya sempat naik perlahan setelah sistem pemerintahan Soeharto turun

Salah satu penyebab penurunan kebebasan sipil, tambahnya, adalah meningkatnya jumlah orang yang tidak disukai karena perbedaan identitas baik suku, agama, ras, maupun antargolongan. Menurut dia, Indonesia masih belum selesai dalam toleransi berpolitik.

Adapun menurut data Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan SMRC, pada 2017 sebanyak 69,1 persen masyarakat yang menyatakan memiliki kelompok yang tidak disukai. Persentase itu meningkat dari sebelumnya sebesar 51,9 persen. Beberapa kelompok yang tidak disukai di antaranya komunis, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transjender), Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Yahudi.

”Kalau ditanya elite sampai massa, semua mengaku menginginkan demokrasi sebagai sistem politik kita. Namun, bagaimana sikap mereka terhadap hak-hak kelompok yang berbeda identitasnya, mereka sangat selektif, bias terhadap identitas masing-masing. Kombinasi ini memicu munculnya gejala demokrat yang tidak toleran,” ucap Saiful.

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, menilai, negara harus konsisten dalam penegakan supremasi hukum untuk menjamin hak dan kebebasan sipil.

Syamsuddin Haris
Peneliti senior LIPI

”Kalau itu tidak terjadi, semua itu sama saja adalah replika otentik belaka dari politik rezim masa Orde Baru,” ujar Syamsuddin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tantangan pemilu dan demokrasi di Indonesia saat ini adalah kabar bohong atau hoaks. Apalagi, di era pasca-kebenaran (post truth era), fakta menjadi tidak lebih penting daripada emosi yang memengaruhi penentuan kebijakan.

”Ini ancaman demokrasi yang kita hadapi kalau reformasi elektoral dan sistem pemerintahan tidak kita kuatkan,” ucap Titi.

Masalah desentralisasi

Sementara penerapan desentralisasi selama hampir 17 tahun juga belum berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Desentralisasi yang diharapkan mampu memudahkan setiap daerah untuk berinovasi justru memunculkan permasalahan pada sistem pemerintahan yang buruk, terutama dinasti oligarki.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan, dinasti oligarki itu dapat merusak kualitas birokrasi karena posisi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) rawan diintervensi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>