Pelibatan TNI Atasi Teroris Akan Disahkan


20180318FRN-Ketua-DPR-Bambang-Soesatyo-720x405

Ketua DPR Bambang Soesatyo.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dikejar target untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang pada Jumat (25/5/2018). Sementara itu, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah saat ini masih terbelah terkait definisi terorisme.

Target tersebut disepakati dalam rapat Badan Musyawarah antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan 10 fraksi di DPR, dan pimpinan Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pada Jumat, DPR akan mengadakan Rapat Paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Antiterorisme. Oleh karena itu, dalam rapat pembahasan RUU Antiterorisme antara Panitia Kerja DPR dan pemerintah, Rabu (23/5/2018) ini, diharapkan sudah ada kesepakatan yang bisa dicapai mengenai definisi terorisme.

Kamis (24/5/2018), RUU Antiterorisme yang sudah dibahas selama dua tahun itu ditargetkan sudah disepakati di tingkat Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme bersama pemerintah. ”Kami serahkan sepenuhnya bagaimana mekanisme perumusan definisi terorisme itu kepada Pansus dan pemerintah. Sekarang ini, yang terpenting keamanan dan keselamatan masyarakat terdepan sehingga undang-undang harus segera selesai,” kata Bambang.

Dari 10 fraksi partai politik yang ada di DPR, sejumlah fraksi ingin agar definisi terorisme dipersempit. Mereka beranggapan, suatu tindakan disebut terorisme jika turut memenuhi unsur motif politik, ideologi, dan/atau ancaman terhadap keamanan negara. Hal itu dinilai perlu untuk menghindari seseorang dengan mudah dicap sebagai terduga teroris oleh aparat keamanan.

Namun, sejumlah fraksi lain tidak setuju dengan penyempitan definisi terorisme tersebut karena menilai justru akan mempersulit upaya penegakan hukum terhadap terduga teroris.

Belakangan, opsi yang berkembang ada dua, yaitu meletakkan tambahan frasa ”motif politik, ideologi, dan/atau ancaman terhadap keamanan negara” di batang tubuh rancangan undang-undang (RUU) sebagai definisi terorisme atau cukup mencantumkannya di bagian penjelasan umum di luar batang tubuh.

Opsi kedua diharapkan dapat menjadi jalan tengah terhadap perbedaan pandangan yang ada.

Namun, Ketua Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, opsi tersebut tidak mungkin diambil. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tentang tata cara penyusunan undang-undang, suatu ketentuan umum tidak boleh ada penjelasan.

”Karena letak definisi ada di ketentuan umum, harus semuanya masuk dalam norma di batang tubuh RUU,” kata Syafii.

Aturan turunan

Syafii mengatakan, jika perdebatan tentang definisi terorisme dapat segera dirampungkan di internal Pansus RUU Antiterorisme dan pemerintah, pengesahan dapat dilakukan pada Jumat.

Langkah berikutnya setelah RUU diundang-undangkan, ujarnya, adalah segera menyusun peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Salah satunya mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani aksi terorisme.

Sebagaimana diketahui, Pasal 43J RUU Antiterorisme mengatur bahwa pelibatan TNI diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden dengan tetap mengacu pada tugas pokok TNI yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

”Pemerintah diberi waktu satu tahun untuk menyusun perpres itu,” kata Syafii.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>