Tafsir Liar Pelibatan TNI Dicegah


IMG_20180520_161055-720x539

Ratusan pemuda dari berbagai elemen mengikuti apel dan deklarasi Menjaga Malang Kondusif dari Radikalisme dan Terorisme, Minggu (20/5/2018) sore. (ILUSTRASI)

Frasa “ancaman terhadap keamanan negara” dalam definisi terorisme, diganti dengan “gangguan keamanan.”

JAKARTA, KOMPAS –  Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Antiterorisme di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5/2018), memutuskan mengganti frasa “ancaman terhadap keamanan negara” dalam definisi terorisme dengan “gangguan keamanan.” Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya tafsir yang terlalu liar mengenai pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme.

Namun, keputusan itu belum bulat. Tiga dari 10 fraksi di DPR, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar, tidak setuju adanya frasa itu di definisi terorisme. Mereka masih menyetujui definisi terorisme yang diusulkan pemerintah, yaitu segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Tujuh fraksi lainnya, meminta definisi usulan pemerintah itu, ditambah dengan frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan’. Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, sikap fraksi-fraksi itu masih mungkin berubah, karena lobi masih dibuka di rapat kerja antara Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Khusus RUU Antiterorisme DPR, Kamis (24/5/2018) ini. Keputusan hari ini, akan dibawa ke rapat paripurna, esok hari.

Frasa

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Enny Nurbaningsih, mengatakan, hilangnya frasa “ancaman keamanan negara’ dari rumusan definisi terorisme, dimaksudkan untuk mencegah munculnya tafsir yang terlalu liar mengenai pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme.

“Jika frasanya tak diganti, bisa dianggap istilah ‘keamanan negara’ itu bersinggungan dengan tugas militer yang ada di UU TNI. Supaya lebih umum, kita buat definisinya seperti itu, agar tidak dikunci lagi dengan istilah yang terlalu spesifik,” katanya.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani menambahkan, terminologi ‘ancaman terhadap keamanan negara’ dapat membuka tafsir bahwa paradigma penanggulangan terorisme bergeser dari pendekatan hukum berbasis sistem peradilan pidana ke pendekatan militer.

“Padahal, itu tidak kita inginkan,” ujarnya.

Terminologi ‘ancaman terhadap keamanan negara’ dapat membuka tafsir bahwa paradigma penanggulangan terorisme bergeser dari pendekatan hukum berbasis sistem peradilan pidana ke pendekatan militer.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi PDI-P Risa Mariska berpendapat, ada atau tidaknya frasa ancaman keamanan negara dalam definisi terorisme, tidak membawa banyak dampak pada keterlibatan TNI. Pasalnya, TNI tetap akan dilibatkan dengan mengacu pada RUU Antiterorisme serta UU No. 34/2004 tentang TNI.

Menurutnya, celah keterlibatan TNI yang lebih luas itu seharusnya langsung saja ditutup melalui memilih opsi definisi seperti usulan awal pemerintah yang tidak mencantumkan frasa “gangguan keamanan.”

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

ILUSTRASI: Pasukan Antiteror Detasemen Bravo TNI AU menggelar simulasi anti teror di pusat perbelanjaan Bandung Indah Plasa, Bandung, Jawa Barat. Simulasi yang dibagi dua kelompok yang masing-masing dengan tugas menyelamatkan sandera dan penanganan bom ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan terorisme.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Nasdem Supiadin Aries Saputra. “Pelibatan TNI itu sudah jelas, tidak ada masalah. TNI tetap bisa masuk karena bisa mengacu pada aturan di UU TNI dan aturan di UU Antiterorisme,” tuturnya.

Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memang sudah disepakati dalam Pasal 43J draf RUU Antiterorisme. Disebutkan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, teknis keterlibatan itu akan diatur lebih detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) dengan tetap mengacu pada UU TNI.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU TNI, tugas pokok TNI termasuk OMSP. Salah satu tugas di OMSP adalah mengatasi aksi terorisme. Pelaksaan tugas OMSP itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Skema pelibatan TNI, jelas Enny, nantinya dapat terdiri atas dua opsi. Pertama, diatur berdasarkan skala ancaman sebagaimana yang diterapkan oleh Inggris lewat sistem United Kingdom Terror Threat Level. Ini berarti, militer baru diturunkan ketika ancaman mencapai skala paling kritis.

Opsi kedua, keterlibatan TNI berdasarkan wilayah atau situasi terjadinya aksi terorisme. Misalnya, TNI hanya turun ketika suatu aksi teror terjadi di batas-batas perairan internasional, obyek vital negara, atau di negara lain. Di luar itu, polisi yang menjadi leading sector pemberantasan terorisme.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>