Alokasi Anggaran Belum Memadai


20180517sah-teros-mapolda-Riau-5-720x540

Mobil minivan putih jenis Avanza yang dipakai kelompok teroris dalam aksi di Mapolda Riau, Rabu (16/5/2018). (Ilustrasi)

JAKARTA, KOMPAS – Anggaran yang disediakan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 dalam rangka mendukung upaya penanggulangan terorisme dinilai masih terlalu kecil di tengah tantangan menyebarnya paham radikalisme dan tumbuhnya jaringan terorisme. Sejumlah lembaga pun mengajukan usulan tambahan anggaran untuk penanganan terorisme ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga yang mengajukan usulan tambahan anggaran adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketiganya merasa pagu indikatif tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan terorisme.

Hal itu dipaparkan dalam rapat dengar pendapat untuk pembahasan rencana anggaran 2019 dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018). “Saat ini kami sudah diberikan plafon anggaran Rp 699 miliar dari pemerintah, tetapi kami masih kekurangan. Kami ajukan ke DPR supaya kalau bisa ini dicukupi, agar kami lebih bisa mempersiapkan program-program penanggulangan terorisme ke depan,” kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius, kemarin.

Untuk tahun anggaran 2016, BNPT pada awalnya mengusulkan anggaran Rp 836,8 miliar. Pada 16 April 2018, atau sebelum terjadinya serangkaian aksi teror di berbagai daerah di Indonesia pada Mei 2018 lalu, Kemenkeu dan Bappenas memutuskan hanya memenuhi kebutuhan anggaran itu sebesar Rp 699,5 miliar.

BNPT pun mengajukan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 155,2 miliar ke DPR untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang masih kurang. Usulan tambahan itu juga dirasa perlu karena setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi, akhir Mei 2018 lalu, BNPT mendapat perluasan kewenangan sebagai leading sector yang bertugas mengoordinasikan 36 kementerian/lembaga dalam kebijakan penanggulangan terorisme yang padu.

Suhardi memaparkan, untuk tahun 2019, BNPT berencana menambah jumlah personelnya untuk mengisi perubahan struktur organisasi BNPT berdasarkan fungsi dan kewenangan baru yang dimiliki BNPT. Selain itu, BNPT juga akan fokus memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pusat Deradikalisasi dan Pusat Pengendalian Krisis.

“Dalam rangka menyikapi Undang-Undang Antiterorisme yang baru, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menambah personel di struktur yang baru,” kata Suhardi.

Selain BNPT, LPSK juga mengajukan tambahan anggaran di tahun anggaran 2019 sebesar Rp 52,4 miliar. Di tahun anggaran 2019, LPSK mendapat pagu indikatif Rp 71 miliar, turun 11,21 persen dari pengajuan awal sebesar Rp 80 miliar.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, penurunan anggaran itu cukup berdampak pada menurunnya besaran anggaran untuk kegiatan LPSK. Padahal, menyikapi serangkaian aksi teror pada Mei 2018 lalu, LPSK menjadikan penanganan terhadap saksi dan korban tindak pidana terorisme sebagai rencana kerja prioritas di 2019.

Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Antiterorisme hasil revisi yang mengatur bab khusus tentang kompensasi dan ganti rugi bagi korban terorisme. Dalam UU tersebut, pelayanan terhadap hak-hak korban terorisme disepakati menjadi tanggung jawab LPSK.

“LPSK berkomitmen penuh mendukung terlaksananya program prioritas nasonal di bidang penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik. Usulan tambahan anggaran akan kami pakai untuk pembayaran kompensasi korban, khususnya korban terorisme,” ujar Abdul.

Adapun jumlah korban terorisme yang ditangani oleh LPSK sepanjang 2018 adalah 80 orang. Sementara, untuk 2018, permohonan keseluruhan yang masuk ke LPSK hingga Mei 2018 sudah mencapai sekitar 700 permohonan.

Secara terpisah, Kepolisian juga mengusulkan penambahan sekitar Rp 44 triliun pada anggaran 2019. Jumlah itu sebagian besar akan dialokasikan untuk penguatan satuan tugas antiteror di 33 kepolisian daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan, pengajuan itu dilakukan setelah Polri hanya menerima pagu indikatif sekitar Rp 60 triliun. Padahal, Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun.

“Dari hasil pemetaan ancaman terorisme, terindentifikasi terdapat sel-sel teroris di 34 kepolisian daerah. Karena itu, Kepala Polri meminta Densus (Detasemen Khusus) 88 Antiteror untuk membina satuan tugas (satgas) antiteror di daerah yang diisi oleh anggota polda,” ujar Setyo.

Sejak 2012, satgas antiteror hanya berada di 16 polda yang dinilai memiliki ancaman tinggi terhadap kelompok teroris.

Komitmen negara

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Toha mengatakan, anggaran untuk penanggulangan dan pemberantasan terorisme di tahun 2019 memang kurang signifikan dan belum menunjukkan komitmen dan seruan pemerintah untuk melawan terorisme. Oleh karena itu, permintaan anggaran yang naik dari lembaga-lembaga terkait, ujarnya, dapat dimaklumi.

“Ini jadi pertanyaan. Kita sebenarnya serius tidak mau tangani persoalan terorisme ini? Meski anggaran bukan satu-satunya faktor, tapi ada korelasi bahwa gaji pegawai yang besar, bisa ikut meningkatkan kinerja,” kata Toha.

Hal senada diucapkan Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-Perjuangan. Ia mengkritisi keseluruhan anggaran BNPT yang cenderung rendah dan postur anggaran untuk pencegahan yang hanya 20 persen dari nominal total anggaran.

Sementara, Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kewenangan BNPT sebagai leading sector yang ke depan akan mengoordinasikan 36 kementerian dan lembaga tetapi menurutnya tidak mendapat anggaran memadai.

“Kalau anggaran hanya segini, bagaimana BNPT bisa memetakan jaringan dan penyebaran paham radikal? Kan butuh teknologi informasi yang canggih. Jangan khawatir mengajukan anggaran karena Komisi III akan bantu perjuangkan di rapat dengan Badan Anggaran,” kata Wenny.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>