Jadwal Pemilu Bisa Berubah


Uji Materi UU Ormas

Tiga Hakim Mahkamah Konstitusi, dari kiri, I Gede Palguna, Anwar Usman dan Aswanto saat memimpin jalannya sidang uji materi terhadap UU Ormas dengan agenda perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/2). Dalam sidang itu Kuasa Hukum Pemohon menarik kembali permohonannya karena kondisi kesehatan dan kesibukan pemohon. Kali ini, majelis hakim konstitusi akan menyidangkan uji materi ambang batas pencalonan presiden setelah Kamis ini diajukan oleh 12 akademisi dan elemen masyarakat lainnya.

 

JAKARTA, KOMPAS -Jadwal dan tahapan Pemilu 2019 yang sudah berlangsung saat ini diyakini bisa berubah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Untuk itu, MK diminta tak berlama-lama memproses uji materi yang diajukan Kamis (21/6/2018) ini agar Komisi Pemilihan Umum punya waktu cukup menyesuaikan jadwal.

Konsekuensi lain jika permohonan uji materi itu   dikabulkan, besar kemungkinannya terjadi perubahan peta politik di tingkat nasional. Akibatnya, menambah waktu untuk penjajakan koalisi dan pencalonan presiden dan wapres yang baru. Pertimbangan itu didasari karena jadwal pendaftaran capres dan cawapres segera dimulai 4-10 Agustus mendatang.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, di Jakarta, Rabu (20/6/2018), berharap, MK   memahami jadwal tahapan yang ditetapkan KPU sebelumnya.   MK diharapkan juga tak mengambil putusan signifikan yang dapat memengaruhi jadwal yang ada. Jika MK   mengabulkan uji materi tersebut, KPU diharapkan dapat mengantisipasinya dengan waktu yang cukup. Adapun putusan MK bersifat final dan mengikat.

”Setelah putusan MK keluar, entah mengakomodasi (permohonan) atau tidak, kami akan hitung kembali. Apakah mungkin jadwal pemilu berubah? Tentunya, harus sesuai undang-undang,” kata Ilham.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan pada 4-10 Agustus depan. Penetapan capres dan cawapres peserta pemilu dijadwalkan 20 September mendatang. Setelah itu, penetapan nomor urut peserta pemilu 21 September.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah akademisi dan elemen masyarakat sipil mengajukan kembali uji materi atas pasal ambang batas pencalonan presiden/wapres di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Tuntutannya, ambang batas pencalonan presiden dan wapres dihapuskan. Syarat ambang batas pencalonan presiden   20 persen dari perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional pemilu legislatif.

Alasan pengajuan, karena mereka perlu memberikan pilihan capres dan cawapres yang lebih banyak untuk masyarakat pemilih. Selain itu, sistem pemilu serentak yang pelaksanaan pemilu legislatif digabung dengan pemilu presiden membuat syarat ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara dan kursi, dinilai tak relevan. Namun, uji materi terkait syarat ambang batas pencalonan presiden dan wapres pernah diajukan ke MK berkali-kali. Dan,   MK tak menerima enam permohonan uji materi tersebut dengan alasan ambang batas pencalonan dinilai tak bertentangan dengan konstitusi.

Salah satu pemohon, Hadar Nafis Gumay, yang juga mantan komisioner KPU, mengatakan, ke-12 pemohon hari ini mendaftarkan dan melengkapi berkas dokumen uji materi ke MK.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menghargai langkah yang ditempuh ke-12 akademisi dan elemen masyarakat melakukan   uji materi ambang batas tersebut. Namun, dia yakin MK akan konsisten dengan putusannya selama ini.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>