Penggantian Rumah Dinas Diusulkan


Kursi Kosong di Paripurna Pansus Angket KPK

(Ilustrasi) Deretan kursi kosong mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 yang membahas mengenai laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Panitia Angket merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

JAKARTA, KOMPAS — DPR serius mengusulkan penggantian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR menjadi tunjangan perumahan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dan kini menunggu persetujuannya, sebelum dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

”Perubahan ini sedang kami usulkan kepada Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Kalau disetujui, alokasi untuk tunjangan perumahan itu akan dimasukkan di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2019,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar saat dihubungi, Minggu (24/6/2018).

Sebelumnya, wacana penggantian fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulan itu pernah dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, akhir April lalu. Namun, saat itu, wacana masih dalam tahap pembicaraan dengan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR.

Menurut Indra, usulan penggantian itu diajukan karena banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak digunakan anggota DPR. Sementara biaya pemeliharaan rumah-rumah itu tinggi. Hal ini karena rumah-rumah dinas itu disebutnya telah berusia tua. Alasan senada pernah dikemukakan Bambang.

”Sekitar lima tahun lalu, rumah dinas pernah direnovasi. Namun, karena anggaran terbatas, renovasi tidak total. Alhasil, bocor di satu titik diperbaiki, tetapi di kemudian hari muncul bocor di titik lain. Selain kebocoran, kerusakan lain, misalnya, terjadi di fasilitas air dan kelistrikan,” kata Indra.

Maka, berdasarkan kajian bersama Setjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, akan lebih efisien jika anggota DPR cukup menerima tunjangan perumahan. Kemudian anggota DPR sendiri yang menentukan tempat tinggalnya selama menjabat anggota DPR.

Adapun mengenai besaran tunjangan itu, Indra mengatakan, Kemenkeu yang menentukan. ”Kemenkeu akan menelaahnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Namun, menurut Indra, pihaknya bersama BURT DPR mengusulkan agar besaran tunjangan tersebut mengikuti biaya sewa apartemen dengan tiga kamar tidur, yang berada di sekitar Kompleks Parlemen tempat DPR bekerja, yaitu di kawasan Senayan, Jakarta.

Jika Kemenkeu menyetujui usulan itu, aset rumah dinas bagi para anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata dan Ulujami akan dikembalikan kepada pemerintah. ”Terserah kepada pemerintah, nanti akan menggunakannya untuk apa,” kata Indra.

Ketua BURT DPR dari Fraksi Partai Golkar Anthon Sihombing membenarkan usulan penggantian tersebut, dan, menurut rencana, dimasukkan dalam RAPBN Tahun 2019. Namun, berapa besar tunjangan perumahan yang diusulkan akan diterima setiap anggota DPR, dia enggan menyebutkannya karena masih tahap pengusulan.

Dasar penggantian, selain karena pemberian tunjangan akan lebih efisien daripada ongkos yang harus dikeluarkan untuk merawat rumah dinas, dia membandingkan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD DKI Jakarta yang juga mendapatkan tunjangan perumahan daripada rumah dinas.

”Kalau disetujui, nanti kompleks rumah dinas itu bisa digunakan pemerintah untuk kepentingan yang lain,” katanya.

Namun, tidak semua fraksi setuju dengan rencana tersebut. Salah satunya Fraksi Partai Nasdem DPR. ”Aset negara, termasuk rumah dinas itu, harus dioptimalkan penggunaannya. Kalau tidak, mubazir jadinya. Ada rumah dinas, tetapi tidak digunakan. Coba pikir kalau usulan disetujui, ratusan rumah dinas itu lantas untuk apa?” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate.

Lagi pula dengan tinggal bersama di satu kompleks, banyak manfaat yang bisa diperoleh anggota DPR. Di antaranya, memudahkan anggota DPR bertemu untuk rapat, berkegiatan bersama, atau sekadar bersilaturahim satu sama lain. Dengan demikian, relasi yang terjalin di antara anggota DPR bisa lebih kuat.

Dia pun mempertanyakan masuknya usulan itu ke Kemenkeu sebelum dibahas bersama dengan pimpinan fraksi ataupun anggota DPR lain. ”Belum ada pembicaraan dengan fraksi,” katanya.

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, curiga orientasi DPR bukan berdasarkan pada tuntutan kebutuhan akan hunian, melainkan lebih kepada tambahan penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari tunjangan perumahan.

”Sebab, tidak ada jaminannya jika tunjangan disetujui, akan benar-benar dipakai untuk nyewa rumah. Ini karena banyak anggota DPR yang sudah punya rumah pribadi di Jakarta,” katanya.

Selain itu, rumah dinas anggota DPR, menurutnya, juga masih dalam kondisi bagus. ”Rumah dinas baru direnovasi kurang dari 10 tahun lalu. Kompleks itu dibangun kembali dengan anggaran yang besar dan atas permintaan DPR juga kala itu,” ujarnya.

Usulan penggantian tak pelak semakin menampakkan wajah DPR kali ini yang boros. Tak hanya itu, menurut dia, usulan penggantian bertentangan dengan sikap banyak anggota DPR yang menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini masih sulit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>