Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Sesuai Jadwal


20180420WAK35-720x445

Spanduk sosialisasi partai peserta Pemilu 2019 terpasang di pagar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Jumat (20/4/2018). Pemilu 2019 untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019 dengan diikuti 16 partai politik nasional dan 4 parpol lokal di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS — Tahapan pencalonan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota dimulai sesuai jadwal dengan pengumuman pengajuan calon pada 1 Juli. Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif, Sabtu (30/6/2018), yang menjadi landasan penyelenggaraan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten serta kota itu.

Sebelumnya muncul kekhawatiran akan terganggunya tahapan pendaftaran calon anggota legislatif yang akan dimulai 4 Juli akibat belum diundangkannya PKPU Pencalonan itu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham menganggap klausul pelarangan bekas napi korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, KPU berpandangan hal itu tak bertentangan dengan UU Pemilu.

Sehari sebelum hari pelaksanaan pengumuman pengajuan calon, KPU kemudian menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif tersebut. PKPU itu sudah diunggah di laman daring KPU, serta diseminasikan kepada para pemangku kepentingan kepemiluan.

Dalam halaman penetapan yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 30 Juli itu disebutkan bahwa peraturan itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sementara itu, pada bagian kiri bawah ditandatangani Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono.

”Sudah saya tanda tangani dan diunggah ke laman JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum),” kata Arief Budiman.

Di dalam PKPU itu, klausul pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi dipertahankan sebagaimana PKPU yang dikirim kepada Kemenkumham awal bulan lalu. Kendati PKPU Pencalonan ini sudah ditetapkan, KPU akan tetap akan memenuhi undangan pertemuan lanjutan bersama Kemenkumham dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Senin.

Sebelumnya, pada Jumat petang, instansi tersebut sudah bertemu di Kemenkumham untuk membahas PKPU Pencalonan Anggota Legislatif. Saat itu, setiap instansi diminta mengkaji persoalan yang ada sebelum dilakukan pertemuan kembali.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menambahkan, KPU tetap akan terus mendorong PKPU ini diundangkan oleh Kemenkumham. Namun, penyelenggara juga berkejaran dengan waktu karena tidak mungkin KPU mengumumkan pendaftaran caleg jika PKPU Pencalonan belum disahkan. Setelah PKPU ini disahkan, KPU di semua tingkatan akan membuat pengumuman pendaftaran caleg pada 1-3 Juli.

Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas mengapresiasi langkah KPU yang memberlakukan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif. Menurut dia, bisa terjadi krisis tahapan pemilu jika KPU tidak segera menyatakan PKU Pencalonan diberlakukan karena tahapan pencalonan dimulai awal Juli.

Tugas KPU saat ini, katanya, ialah menyosialisasikan peraturan itu secara masif, terutama kepada peserta dan penyelenggara pemilu. Langkah cepat ini penting dilakukan untuk menghindari munculnya pemahaman yang berbeda.

”Segera bentuk help desk dan pusat krisis pencalonan agar pelayanan optimal di tengah mepetnya pemberlakuan PKPU Pencalonan,” kata bekas anggota KPU itu.

Mencari jalan tengah

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap semua pihak bisa mengedepankan kepentingan pemilu demokratis dan menghargai kewenangan satu sama lain. Menurut dia, KPU, Bawaslu, dan Kemenkumham perlu mencari jalan tengah kewenangan lembaga masing-masing.

Sementara itu, peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menuturkan, dalam penjelasan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, pemberlakuan peraturan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan karena tiga hal, yakni untuk persiapan sarana dan prasarana, serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan itu.

”Di poin ini kesiapan penyelenggara pemilu yang mepet, maka PKPU bisa diberlakukan sebelum tanggal pengundangan. Apalagi, keabsahan itu kalau dilihat dari tahapan pembentukan perundang-undangan ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, baru pengundangan. Artinya, sudah sah lebih dulu baru diundangkan,” kata Feri.

Feri yang bersama beberapa pakar lain juga diundang dalam pertemuan bersama KPU, Bawaslu, dan Kemenkumham menyampaikan optimismenya bahwa KPU dan Kemenkumham bisa membangun kesepakatan agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>