Caleg Bekas Napi Korupsi Tersebar di Daerah


20180725_CALEG_A_web-720x405

Aktivis pro demokasi yang tergabung dalam Forum Konsolidasi untuk Pemilih Berdaulat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (25/7/2018). Dalam kesempatan itu mereka meminta kepada KPU untuk membuka akses terhadap rekam jejak bakal calon legislatif sehingga publik bisa turut mengawasi.

JAKARTA, KOMPAS – Bekas napi kasus korupsi terindikasi masih banyak yang dicalonkan oleh partai politik sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa partai politik tetap memaksakan diri untuk mengusung caleg bermasalah kendati regulasi sudah membatasinya.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Badan Pengawas Pemilu hingga Rabu (25/07/2018) malam, ada 192 bakal calon anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang merupakan bekas napi kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 26 orang dicalonkan untuk memperebutkan kursi DPRD provinsi, 146 orang dicalonkan di DPRD kabupaten, dan 20 orang dicalonkan di DPRD kota. Calon tersebut tersebar di sembilan provinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota di Indonesia.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin di Jakarta, menuturkan data sementara itu dihimpun dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu di daerah, tetapi masih terus diverifikasi. Belum semua daerah mengirim hasil pengawasan dan verifikasinya, sehingga data tersebut bisa bertambah atau berkurang. Menurut dia, data itu dikumpulkan sebagai mitigasi terhadap potensi sengketa yang pencalonan oleh bakal calon bekas napi kasus korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Kendati begitu, Afifuddin menyayangkan masih ada partai politik yang sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan orang yang bermasalah dengan kasus korupsi, tetapi tetap saja mencalonkan bekas napi korupsi. “Ini berarti tidak menepati apa yang sudah ditandatangani dan disepakati dalam pakta integritas itu. Ini juga kampanye negatif buat partainya,” kata Afifuddin.

Data Bawaslu juga menunjukkan mayoritas partai politik peserta Pemilu 2019 mencalonkan bekas napi kasus korupsi. Bekas napi korupsi paling banyak dicalonkan untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Jambi (10 orang), DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (6 orang), DPRD Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (6 orang).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, kendati jumlah bakal calon bekas napi korupsi itu relatif kecil dibandingkan total bakal calon legislatif di daerah, tetapi hal ini mengindikasikan bahwa partai tetap bersikukuh mengusung caleg bermasalah kendati regulasi sudah mencegahnya. Hal ini juga menunjukkan partai belum mampu menghadirkan kader terbaik untuk menempati jabatan publik dengan kekuasaan besar.

“Di daerah memang seolah diberi angin segar dengan sikap elite partai di pusat yang seolah permisif dengan alasan menunggu putusan uji materi di Mahkamah Agung,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, pimpinan parpol menandatangani pakta integritas per daerah pemilihan bahwa mereka tidak akan mencalonkan bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Pelanggaran terhadap isi pakta integritas akan berujung pada sanksi administratif pembatalan pencalonan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan, KPU sudah mengirimkan surat ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota untuk tegas menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berkas bakal calon yang terbukti merupakan bekas napi tiga jenis kejahatan itu. Dia mengaku sejauh ini belum mendapat laporan berapa jumlah bakal calon anggota DPRD yang terbukti merupakan bekas napi korupsi.

Terkait adanya potensi sengketa pencalonan yang diajukan oleh para bakal calon napi korupsi, Wahyu mengatakan KPU akan menyupervisi KPU di daerah. Menurut dia, KPU di daerah hanya menjalankan PKPU Pencalonan, sehingga keputusan mereka tidak bermasalah.

Dia berharap jajaran pengawas yang menangani sengketa juga memahami bahwa PKPU Pencalonan itu sudah diundangkan dan berlaku efektif sehingga harus dijadikan pegangan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>