Partai Sengaja Langgar Pakta


20180708-h5-lhr-jajak-pendapat-korupsi-mumed-web1-454x1440

JAKARTA, KOMPAS – Partai Kebangkitan Bangsa dengan sadar mengajukan sejumlah bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif. PKB akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait caleg yang bermasalah tersebut.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Kamis (26/7/2018), mengatakan, ada satu calon anggota DPR dari PKB di daerah pemilihan (dapil) Aceh II yang merupakan bekas terpidana kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM). Ia menegaskan, PKB dengan sadar mencalonkan sosok itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, dua kader Golkar yang bekas narapidana korupsi, yaitu TM Nurlif (dapil Aceh II) dan Iqbal Wibisono (dapil Jawa Tengah) tetap diusung jadi caleg karena permintaan konstituen. (Kompas, 21/7/2018).

Menurut Karding, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, yang antara lain mewajibkan parpol menandatangani pakta integritas untuk tidak mengusung caleg yang bekas napi perkara korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, bertentangan dengan UU Pemilu.

”Orang berpandangan sejak awal bahwa orang yang sudah dihukum buat apa lagi dipersoalkan?” tanya Karding.

Di tingkat DPR, KPU menemukan ada lima caleg yang merupakan bekas napi korupsi. Kelima caleg itu berasal dari dapil Aceh II, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu juga menemukan adanya 199 caleg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bekas terpidana korupsi.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya kecolongan sehingga masih ditemukan empat calegnya di tingkat provinsi yang bekas napi korupsi. Menurut dia, Nasdem tidak akan langsung mencoret dan mengganti nama caleg itu, tanpa ada informasi yang jelas dari KPU dan Bawaslu, beserta bukti putusan pengadilan atau data yang menguatkan.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan, pihaknya tetap akan mendukung isi pakta integritas, tetapi juga menghormati hak politik individu. Terkait penggantian caleg bekas napi korupsi dengan orang lain, Andre menyampaikan, sebelum bersikap, pihaknya akan menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terlebih dulu.

Sementara itu, Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, mengatakan, pihaknya telah menandatangani pakta integritas dan akan tetap konsisten pada aturan tersebut. ”Terkait penggantian calon yang bermasalah, silakan jika ada yang ingin mengajukan gugatan. Kami tetap konsisten pada aturan KPU,” ujarnya.

Data KPK

KPU akan menggunakan data narapidana perkara korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bahan pembanding saat verifikasi hasil perbaikan berkas caleg. Ini karena terbuka kemungkinan masih ada caleg yang bekas napi korupsi, tetapi belum terdeteksi oleh jajaran KPU di semua tingkatan.

Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, menuturkan, data dari KPK itu akan juga dibagikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk digunakan pada verifikasi berkas hasil perbaikan. KPU juga masih menunggu data dari Mahkamah Agung (MA). Data pembanding itu dibutuhkan karena sejauh ini, KPU mendapat data mengenai caleg bekas napi kasus korupsi dari lampiran surat keterangan pengadilan yang disertakan oleh caleg.

Hingga 31 Juli, parpol masih bisa memperbaiki berkas caleg, termasuk mengganti caleg yang berlatar belakang bekas napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Terkait dengan permintaan KPU kepada MA untuk memberikan informasi nama orang yang pernah dijatuhi pidana korupsi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai surat itu. ”Mungkin suratnya sudah sampai di pimpinan, tetapi apakah sudah ditindaklanjuti ataukah belum, saya belum menerima informasi,” ujarnya

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menuturkan, di tingkat pusat, belum ada sengketa yang diajukan terkait caleg bekas napi kasus korupsi. Bawaslu masih mengumpulkan data dari daerah jika ada pengajuan sengketa serupa di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>