Desentralisasi Masih Jadi Celah Korupsi


IMG_2489-720x540

Suasana Rapat di Ruang Rapat Komisi I DPD RI, Selasa (17/7/2018). Rapat Kerja dengan Mendagri tersebut membahas otonomi dan pemekaran daerah.

 

JAKARTA, KOMPAS- Dalam kurun waktu 19 tahun terakhir, implementasi kebijakan desentralisasi masih menyisakan persoalan, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu diperburuk dengan minusnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara di pemerintahan daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Sarip Hidayat dalam orasi pengukuhan profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Kamis (26/7/2018). Sarip dikukuhkan sebagai profesor bidang desentralisasi dan otonomi daerah setelah mempresentasikan karya ilmiah berjudul “Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”.

Sarip menjelaskan, saat ini, implementasi kebijakan desentralisasi mulai bergeser dari pola lama yang bersifat monolitik dengan semangat atas ke bawah (top-down) menjadi pola baru bersifat holistik dengan semangat bawah ke atas (bottom-up). Namun, pergeseran implementasi kebijakan tersebut belum diikuti pergeseran orientasi di kalangan para penyelenggara pemerintahan daerah sehingga terjadi disorientasi desentralisasi yang melahirkan praktik otonomi daerah “kebablasan”.

“Jadi ada ruangan abu-abu yang makin besar di pemerintahan daerah yang dimanfaatkan oleh para elite untuk bermanuver. Semakin besar ruang abu-abu, semakin besar juga kemungkinan untuk praktik pemburu rente,” ujar Sarip.

Menurut Sarip, hal itu perlu diwaspadai karena implementasi kebijakan pemerintahan daerahnya rawan pula dikorupsi. Pelaksanaan kebijakan lebih banyak diwarnai oleh koalisi dan tawar-menawar kepentingan antara para elite penyelenggara negara (state actor), masyarakat sipil (civil society actors), dan masyarakat ekonomi atau pengusaha (economic society actors).

“Kebijakan desentralisasi tidak dapat berdiri sendiri, namun harus terkait satu sama lain. Reformasi kebijakan tidak hanya memberikan tekanan pada penguatan kelembagaan, tetapi juga penguatan kapasitas pegawainya,” kata Sarip.

Akuntabilitas

Secara terpisah, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan, ada empat prinsip utama dalam desentralisasi, yakni eksternalitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keempat hal itu harus berjalan beriringan dalam melayani masyarakat di mana pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat. “Mekanisme di tahap berikutnya, tergantung dari pengawasan internal daerah,” ujar Yusharto. (BOW)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>