KPU Ingatkan Peserta Pemilu Tidak Terlambat Laporkan Dana Kampanye


WhatsApp-Image-2018-04-11-at-21.18.59-2-720x405 (1)

Gedung Komisi Pemilihan Umum

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden-wakil presiden agar tidak terlambat melaporkan dana kampanye. Secara khusus, bagi peserta pemilu legislatif, keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye dapat berakibat pada pembatalan sebagai peserta pemilu hingga pembatalan keterpilihannya. Dalam upaya menjaga ketepatan pelaporan itu, KPU menerapkan sistem teknologi informasi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setiap peserta pemilu wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) paling lambat pada 23 September 2018.

“Yang harus diperhatikan dan harus hati-hati, bukan hanya soal berapa besar dan dari mana dana kampanye berasal, tetapi yang tak kalah penting adalah kewajiban kapan dana kampanye itu harus dilaporkan. Sebab, selain sanksinya muncul karena persoalan sumber-sumber penerimaannya, tetapi juga soal ketepatan waktu pelaporannya,” ujar Arief di sela-sela acara “Uji Coba Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019” yang digelar di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman.

Sanksi keterlambatan pelaporan itu telah diatur dalam Pasal 338 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, dalam aturan itu, sanksi hanya mengikat kepada peserta pemilu legislatif, bukan untuk pasangan capres-cawapres.

Arief menjelaskan, jika partai politik atau pengurus parpol pada tingkatan tertentu terlambat menyerahkan LADK, maka sanksi yang dikenakan bisa berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut.

“Kalau telat di awal maka keikutsertaanya sebagai peserta pemilu dibatalkan,” kata Arief.

Selain itu, Arief juga mengingatkan agar peserta pemilu tidak lupa menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditunjuk oleh KPU. Berdasarkan modul Pelaporan Dana Kampanye Pemilu, batas akhir laporan tersebut harus disampaikam ke KAP pada 2 Mei 2019.

Jika melebihi batas waktu itu, lanjut Arief, peserta pemilu akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

“Kalau di akhir atau laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye (tidak disampaikan), keterpilihanya bisa dibatalkan,” ujar Arief.

Jika melebihi batas waktu itu, lanjut Arief, peserta pemilu akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

Dalam upaya menjaga ketepatan waktu itu, KPU menerapkan sistem teknologi informasi berupa aplikasi dana kampanye pemilihan umum. Aplikasi itu dibuat untuk memudahkan peserta pemilu dalam menyusun dana kampanye, yaitu LADK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan LPPDK.

“Kami ingin membangun kredibilitas proses pemilu itu sendiri. Kalau prosesnya kredibel, maka hasilnya kredibel. Partai juga harus jujur, artinya sumber sumber penerimaan itu dilaporkan apa adanya. Kami mendorong terjadinya proses yang transparan dari penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya,” tutur Arief.

Sudah siap

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, kursi legislatif bagi calon yang terlambat menyerahkan LPPDK akan dibiarkan kosong, karena caleg dari partai tersebut tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih. Dengan kata lain, tidak ada pengalihan kursi kepada peserta pemilu lainnya.

“Suara dan kursi yang diperoleh menjadi tidak bermakna karena calonnya tidak dilantik. Partai sudah punya suara dan memperoleh kursi, tapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Kursinya akan dibiarkan kosong. Misalnya partai A dapat 10 kursi (tapi terlambat serahkan laporan), maka akan ada 10 kursi kosong di DPRD itu,” ujar Hasyim.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menuturkan, pihaknya sudah mempunyai sistem akuntansi yang akurat dalam pelaporan dana kampanye dari tingkatan paling bawah. Partainya berkomitmen agar pelaporan dana kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

MELATI UNTUK KOMPAS

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

“Kami sudah siap secara sistem akuntansi. Bahkan, kami menyumbangkan negara karena ada yang pernah menyumbang saat itu tidak pakai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kemudian saya hukum itu masuk ke dalam kas negara,” ujarnya.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich juga mengatakan, pelaporan dana kampanye untuk caleg agak rumit diterapkan karena sifatnya perorangan.

“Misal, satu dapil ada 10 orang, masing-masing punya dana kampanyenya. Lalu semua bisa gagal? Jadi malah kacau. Kalau dana kampanye partai kan jelas sumbernya,” ujarnya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>