PKS dan Perindo Mendukung KPU


20180829_110422-720x350

Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Perindo tidak akan mempertahankan bakal calon anggota legislatif mereka yang berlatar belakang bekas napi korupsi sekalipun mereka dimenangkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum pun diminta tetap konsisten untuk menggugurkan mereka.

Bakal calon anggota legislatif (caleg) dari PKS yang dimenangkan oleh Bawaslu adalah Maksum Dg Mannassa, bakal caleg untuk DPRD Kabupaten Mamuju. Adapun dari Perindo, Ramadan Umasangaji, bakal caleg untuk DPRD Kota Parepare.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/9/2018), mengatakan, sekalipun Bawaslu memenangkan Maksum, DPP PKS telah memutuskan untuk tidak memasukkan Maksum dalam daftar bakal caleg dari PKS.

”Iya dicoret (nama Maksum). DPP sudah langsung memprosesnya dan meminta DPD PKS Mamuju untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Mardani mengatakan, sejak awal DPP sudah meminta jajaran pengurus di daerah untuk tidak memasukkan bekas napi korupsi menjadi bakal caleg dari PKS. Sikap ini diambil karena PKS menghargai upaya yang ingin dicapai oleh KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

”PKPU itu langkah maju menghasilkan pemilu berkualitas. PKPU itu juga seharusnya didukung karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dalam perjuangan melawan korupsi, sudah tepat melarang bekas napi maju di pemilu,” katanya.

PKPU No 20/2018 mengharuskan pimpinan partai di pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota menandatangani pakta integritas yang salah satunya menyatakan bakal caleg yang diajukan bukan merupakan bekas terpidana korupsi. Jika di dalam daftar masih ada bakal caleg dengan kriteria itu, KPU berhak mencoretnya.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq pun mengatakan, partainya telah memerintahkan jajaran pengurus partai di daerah agar tidak mencalonkan bekas napi korupsi. ”Namun, kalau ada, ya, berarti DPP kecolongan, dan pengurus di daerah itu tidak mengindahkan perintah dari partai,” katanya.

Dia meminta KPU tetap konsisten dengan tidak memasukkan caleg yang bekas napi korupsi di Parepare. ”Kami mendukung sikap KPU untuk tidak mengikuti putusan Bawaslu,” katanya.

Putusan Bawaslu meloloskan bakal caleg bekas napi korupsi pun disebutnya aneh. Pasalnya, sebelum masuk tahapan pendaftaran bakal caleg, Bawaslu telah meminta partai politik, termasuk Perindo, untuk tidak mencalonkan bakal caleg bekas napi. ”Kalau sekarang Bawaslu meloloskan, mengundang keanehan,” katanya.

Berbeda dengan PKS dan Perindo, partai lain yang bakal calegnya berstatus bekas napi korupsi dan dimenangkan oleh Bawaslu belum bersikap. Salah satunya Partai Gerindra.

”Putusannya, kan, baru keluar. Nanti tentu akan dibahas oleh partai,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono.

Dari Gerindra, salah satunya ada nama M Taufik, bekas napi korupsi yang menjadi bakal caleg untuk DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, dia berpandangan PKPU No 20/2018 membuat bingung peserta pemilu karena larangan soal bekas napi korupsi tidak diatur di Undang-Undang Pemilu. Jika kemudian ada peserta pemilu yang menggugatnya, itu menjadi hak mereka. Lagi pula seharusnya bekas napi korupsi tetap bisa maju dalam pemilu karena mereka sudah tuntas menjalani hukumannya.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily masih mengecek betul-tidaknya Saiful Talub Lami, bakal caleg Golkar untuk DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk bekas napi korupsi yang dimenangkan oleh Bawaslu. Ditanyakan sikap partai jika hal itu benar, dia masih enggan menjelaskannya.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate membantah ada bakal caleg partainya yang merupakan bekas napi korupsi dan dimenangkan Bawaslu. ”Tidak betul Abdul Salam, bakal caleg kami di Palopo, adalah bekas napi korupsi,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan komitmen partainya pada pakta integritas yang disyaratkan di PKPU No 20/2018. Untuk itu, dia telah berulang kali mengingatkan jajaran pengurus partai di pusat dan di daerah untuk tidak melanggar pakta integritas itu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>