Butuh Kerja Sama Perbaiki Data Pemilih


70509663_1537635827-720x405

Warga memeriksa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kelurahan Kenari, Jakarta, Rabu (12/9). Data pemilih ganda di DPT terus diperbaiki Komisi Pemilihan Umum..

JAKARTA, KOMPAS –  Kerja sama   antara Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, serta badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu amat   dibutuhkan untuk memastikan  daftar pemilih tetap  Pemilu 2019 benar-benar berkualitas dan mampu  melindungi hak konstitusional warga. Masyarakat juga perlu memanfaatkan fasilitas yang disediakan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memastikan namanya masuk daftar pemilih.

Hingga pertengahan November mendatang, KPU masih berkesempatan memperbaiki  daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Tahap I yang ditetapkan pertengahan September lalu. Guna memperbaiki DPTHP Tahap I ini  yang memuat   185,08 juta pemilih dalam negeri dan 2,02 juta pemilih di luar negeri ini, KPU menggelar gerakan melindungi hak pilih pada 1-28 Oktober ini. Gerakan itu untuk  mengakomodasi warga yang berhak memilih tetapi belum masuk DPTHP.

Warga yang belum menemukan namanya dalam daftar pemilih yang ditempel di kantor kelurahan/desa, maupun melalui pengecekan secara daring di https://sidalih3.kpu.go.id/dppublik/dpsnik,  bisa melapor ke KPU di kelurahan/desa. Namun, agar bisa terdaftar, warga sudah harus lebih dahulu punya KTP-elektronik atau surat keterangan pengganti KTP-el.

“Bagi  warga yang belum rekam KTP-el, kami bisa membuatkan rekomendasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk segera dilakukan perekaman,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/10/2018).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Rapat dengar pendapat Komisi II dengan Bawaslu dan KPU berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin(21/5/2018). Hadir dalam rapat antara lain (dari kiri ke kanan) Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Dirjen OTDA Kemendagri Suhajar Diantoro, Ketua KPU Arief Budiman (dari kiri ke kanan) Rapat yang di pimpin Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali membahas mengenai DPT untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Dari 185,08 juta pemilih  dalam negeri  yang masuk DPTHP Tahap I, Bawaslu  menemukan  ada 501.678 data orang diduga ganda, serta 2,1 juta data invalid. Data invalid ini terdiri dari pemilih yang nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor kartu keluarga (NKK) kosong atau tidak standar.

Bawaslu sudah mengirimkan data tersebut ke jajarannya di kabupaten dan kota untuk dibahas bersama dengan KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Dengan demikian,  diharapkan KPU di daerah bisa memperbaiki data pemilih, sedangkan Dinas Dukcapil setempat bisa memperbaiki elemen data pemilih berdasarkan administrasi kependudukan.

Tidak sinkron

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh  menuturkan, kecocokan data antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih  Pemilu (DP4) dan  DPTHP Tahap I, saat ini hanya terjadi di 160 juta pemilih. Sementara data antara DP4 dan  DPTHP Tahap  I yang belum sinkron, ditemukan di    31,97  juta pemilih.

Ketidaksinrkonan ini terjadi, lanjut Zudan, antara lain  karena ada pemilih yang kolom NIK kosong, tak memiliki data valid terkait tempat dan tanggal lahir, dan ada data pemilih yang masih memiliki NIK ganda.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Jajaran Komisioner KPU memmpin rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu ( 16/09/2018)

Menurut Zudan, hal itu merupakan  persoalan itu dapat diselesaikan dengan melakukan pemadanan kedua data.  “Jïka  nanti  dilakukan pemadanan data, data KPU yang belum lengkap akan kami isi data dari kami,” ujarnya.

Dia  berharap, KPU dapat memberikan data hasil pencocokan dan penelitian (coklit) DPT ke Kemendagri, terutama terkait data penduduk yang meninggal. Hal itu  sangat penting dalam  pemadanan data.

Zudan berharap sinergi dalam proses pemutakhiran data itu dapat terwujud. Saat Pemilu 2014, Kemendagri sangat terbantu dengan proses coklit KPU yang pernah menemukan hampir 4,2 juta penduduk yang telah  meninggal. “Sinergi ini akan sangat membantu. Pasalnya,  kita bisa saling menukar data,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (7/11). Menjelang batas akhir pemutakhiran data pemiih sementara pada 20 November 2016, percepatan perekaman KTP elektronik terus dilakukan. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menyatakan, dari 7,38 juta warga wajib KTP di Jakarta, baru sekitar 7,25 juta orang yang direkam datanya dan 6,98 juta orang yang dicetak e-KTP-nya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil menyampaikan,  sinergi antarpemangku kepentingan terkait DPT memang sangat dibutuhkan. KPU dan Kemendagri menjadi lembaga kunci yang harus bisa meverifikasi data pemilih.

“Waktu satu bulan ini masih cukup untuk perbaiki daftar pemilih jika masing-masing pemangku kepentingan punya cara pandang yang sama, yakni proses pemutakhiran daftar pemilih adalah upaya untuk melindungi hak warga negara,” katanya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>