Program Partai Juga Dinantikan Publik


Stop Kampanye Hitam

Aksi damai “Stop Kampanye Hitam” di Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (1/6). Aksi Damai yang digagas oleh Arek-arek Kreatif YPPI mengajak masayarakat umum untuk lebih cerdas dalam menyingkapai banyak kampanye hitam jelang Pilpres yang cenederung memecah belah.
Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH)
01-06-2014

 

JAKARTA, KOMPAS – Hampir satu bulan masa kampanye Pemilu 2019, tak hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masih minim menyosialisasikan program dan gagasan, tetapi juga partai politik dan calon anggota legislatif. Padahal, penting bagi publik tahu program-program partai dan caleg sebelum memilih.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 10-11 Oktober lalu, terhadap 457 responden di 16 kota besar di Indonesia menunjukkan, publik belum memperoleh informasi dan gambaran visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres. Hanya 15,8 persen responen menyatakan tahu visi-misi Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan hanya 11,6 persen yang tahu visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Kompas, 15/10/2018).

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto, saat dihubungi, Senin (15/10), di Jakarta, mengatakan, Pemilihan Umum 2019 mendatang, rakyat tak hanya akan menentukan presiden dan wakil presiden. Namun, juga akan menentukan partai dan wakil rakyat yang mewakili mereka di legislatif.

Posisi di legislatif itu tak kalah pentingnya dengan di eksekutif. Pasalnya, anggota legislatif kelak akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal pemerintah agar menjalankan tugasnya selaras kehendak rakyat. Oleh karena itu, rakyat juga berhak tahu program yang diperjuangkan partai dan caleg dari setiap partai. “Bukan hanya program capres/cawapres tetapi rakyat butuh tahu program partai dan caleg, dan seharusnya selama masa kampanye ini, partai dan caleg mengoptimalkan waktu untuk mensosialisasikan program,” ujar Sunanto.

Keserentakan pemilu legislatif dan Presiden, tambah Sunanto, membuat partai lebih fokus memikirkan pemenangan capres/cawapres. Ini setidaknya terlihat selama hampir satu bulan kampanye. Ruang publik lebih dipadati isu-isu pemilu Presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka, yang kembali dicalonkan pada Pemilu 2019 dari Jawa Barat III mengatakan, DPR bukan eksekutif. “Jadi, bukan kami yang sekusi program. Kami sifatnya mendorong, menampung aspirasi. Ketika program akhirnya dieksekusi pemerintah, konstituen tahu bahwa kami yang membantu merealisasikannya,” kata Diah.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>