DPT Bersih Jadi Kesepakatan


Salinan DPT Pemilu 2019

Sosialisasi salinan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 dapat diakses hingga seluruh kantor kelurahan Kota/kabupaten seperti di Kantor Kelurahan Kaliwiru, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/10/2018). Selain datang langsung ke kantor desa/keluarahan warga juga dapat mengecek daftar pemilih dari laman yang berjaringan internet.
Kompas/P Raditya Mahendra Yasa
16-10-2018

Bawaslu berharap KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa duduk bersama untuk membersihkan daftar pemilih pada Pemilu 2019. Jika diperlukan, pencermatan data pemilih bisa dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara.

JAKARTA, KOMPAS –  Daftar pemilih pemilu merupakan persoalan mendasar dalam tahapan pemilu sehingga harus benar-benar bersih. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum diharapkan bisa duduk bersama guna mencermati kembali daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Pencermatan tidak hanya hingga batas perbaikan DPTHP, tetapi sampai menjelang hari pemungutan suara.

Sebelumnya, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, setelah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang jumlahnya 196 juta pemilih disinkronkan dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap I sejumlah 185,08 juta pemilih di dalam negeri, masih ada 31,9 juta penduduk yang datanya dinilai belum sinkron. KPU masih menelusuri data yang diserahkan Kemendagri itu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan di Jakarta, Selasa (16/10/2018), berharap KPU dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bisa menuntaskan persoalan DPTHP dan DP4. Bawaslu sedang berupaya mempertemukan KPU dan Ditjen Dukcapil. Menurut dia, data pemilih merupakan persoalan mendasar dalam tahapan pemilu sehingga harus bersih. Ia menilai, masih cukup waktu untuk menelusuri dan memperbaiki data.

”Pencermatan kembali memang diputuskan dua bulan (sejak pertengahan September). Tetapi, masih bisa pemeliharaan data, pencermatan, hingga menjelang hari pemungutan suara. Jadi, DPT betul-betul valid dan tidak bermasalah,” kata Abhan.

Butuh data

Anggota KPU, Viryan Azis, menyampaikan, pihaknya sebenarnya sangat membutuhkan data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan untuk menyempurnakan daftar pemilih. Namun, Ditjen Dukcapil tak kunjung memberikan data tersebut kepada KPU. Selama September, katanya, KPU tiga kali berkirim surat kepada Kemendagri, tetapi data yang diminta tidak juga diberikan oleh Ditjen Dukcapil.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi publik bertajuk ”DPT Bersih, Selamatkan Hak Pilih” di Kantor KPU Jakarta, Sabtu (15/9/2018). Kegiatan tersebut menghadirkan (dari kiri) Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdi Akbar, perwakilan Advokasi Urban Poor Consortium Gugun Muhammad, komisioner KPU Viryan Azis, serta Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai narasumber.

Terhadap dua surat pertama, Kemendagri tidak memberikan data yang sesuai dengan yang diinginkan KPU. Sementara pada surat ketiga, menurut Viryan, jawaban Ditjen Dukcapil hanya menyebutkan bahwa data kependudukan dijaga kerahasiaannya. ”Dukcapil dalam konteks ini tidak membantu KPU. Undang-Undang Pemilu mengatur, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan ke KPU sebagai bahan tambahan pemutakhiran data pemilih,” katanya.

KPU meminta tiga jenis data, yakni penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik, penduduk yang belum punya KTP-el tetapi sudah merekam data, dan penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP-el. Dengan data itu, ujarnya, KPU akan bisa menakar rasio jumlah penduduk dan jumlah pemilih pemilu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah memberikan hak akses data kependudukan kepada KPU kabupaten/kota di 31 provinsi sehingga mereka bisa membuka basis data Kemendagri. Seharusnya basis data itu dapat digunakan KPU sebagai acuan dalam penyusunan DPT.

”Kata kunci sudah kami berikan. Itu bisa untuk membuka dapur Dukcapil. KPU bisa buka NIK dan nanti kelihatan penduduk itu sudah punya KTP-el atau belum,” ujar Zudan.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kesiapannya untuk mendampingi KPU dalam upaya pemutakhiran DPT.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Ombudsman di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>