Pembiayaan Saksi Tidak Bisa Ditanggung Negara


IMG-20180925-WA0003_1537869868-720x405

Acara peluncuran indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu di Jakarta, Selasa (25/09/2018)

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Acara peluncuran indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu di Jakarta, Selasa (25/09/2018)

JAKARTA, KOMPAS  – Badan Anggaran DPR dan pemerintah menolak usulan Komisi II DPR agar saksi peserta pemilu yang mengawasi proses pemungutan dan rekapitulasi suara dibiayai oleh negara. Selain karena anggaran negara tidak cukup untuk mengakomodasi keperluan itu, tidak ada pula payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak hanya itu, penolakan pun datang dari berbagai pihak. Di kalangan internal DPR, tak sedikit fraksi partai politik yang menolak usulan tersebut. Demikian pula dari luar DPR, masyarakat sipil pemerhati pemilu dan demokrasi pun keberatan jika biaya saksi ditanggung APBN.

”Baik itu Badan Anggaran (Banggar) DPR maupun pemerintah sudah memutuskan, kami menolak usulan itu,” kata Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-P, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurut dia, postur anggaran dalam Rancangan APBN 2019 tidak memungkinkan untuk mengakomodasi usulan Komisi II DPR.

Usulan agar dana saksi dibiayai negara muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu di Kompleks Parlemen, Selasa lalu.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, usulan itu muncul agar semua partai punya saksi di setiap tempat pemungutan suara. Usulan itu menjadi kesimpulan dalam rapat konsinyering Komisi II dengan Bawaslu sebelumnya. Ia juga mengklaim, semua fraksi sudah menyetujui usulan itu.

Namun, kenyataannya tidak semua fraksi setuju. Said mengatakan, jika anggaran dana saksi dipaksakan untuk dialokasikan, akan muncul perdebatan. Sebab, tidak ada landasan hukumnya.

Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, selain tidak ada payung hukum sebagai landasan, biaya saksi merupakan domain dan tanggung jawab partai politik masing-masing. Maka, partai seharusnya mengurus sendiri perekrutan dan pembiayaan saksinya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>