Data Belum Sinkron Mulai Terurai


70509663_1537635827-720x405 (1)

Warga memeriksa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kelurahan Kenari, Jakarta, Rabu (12/9). Data pemilih ganda di DPT terus diperbaiki Komisi Pemilihan Umum..

Data pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang belum sinkron dengan data dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap I mulai terurai. Analisis terus dilakukan untuk menjamin hak politik warga.

JAKARTA, KOMPAS – Data sekitar 31,9 juta penduduk yang masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilu, tetapi diduga belum sinkron dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan, sudah mulai terurai. Dari data 31,9 juta orang itu, 3,4 juta orang sudah masuk daftar pemilih. Analisis terus dilakukan KPU untuk mengetahui jumlah data pemilih yang benar-benar tidak sinkron.

Data pemilih yang diduga tidak sinkron itu muncul setelah Kementerian Dalam Negeri menyandingkan data 196 juta pemilih dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang jadi salah satu bahan penyusunan daftar pemilih dengan data dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap I sejumlah 185 juta pemilih dalam negeri.

Anggota KPU, Viryan Azis, di Jakarta, Rabu (17/10/2018), menuturkan, ada kemungkinan data penduduk yang dianggap belum sinkron itu juga mencakup orang-orang yang pada saat penyusunan daftar pemilih sementara sudah sempat dimasukkan. Namun, karena mereka belum punya KTP elektronik ataupun surat pengganti KTP-el, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) setempat tidak bersedia mengeluarkannya sebelum penetapan DPT, nama mereka dicoret.

Ia mencontohkan, di Sulawesi Selatan ada 40.000-60.000 pemilih yang berkarakteristik seperti itu sehingga dicoret dari daftar pemilih dalam rapat pleno terbuka. Selain itu, di DKI Jakarta ada 172.000 data yang diserahkan Kemendagri justru tidak ditemukan di DP4. Di Jawa Barat juga ditemukan hal serupa. Dari sekitar 6 juta data yang dianggap belum sinkron di Jabar, ada data 1,1 juta pemilih yang justru tidak ditemukan di DP4.

”Prinsipnya, KPU akan menindaklanjuti data Ditjen Dukcapil sesuai dengan prinsip penyusunan daftar pemilih. Harus faktual, ada orangnya, baru dimasukkan,” kata Viryan.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menambahkan, KPU optimistis, dengan kerja sama berbagai pihak, hak politik warga negara bisa dilindungi.

Duduk bersama

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya terbuka untuk duduk bersama guna membersihkan data pemilih. Namun, Kemendagri sulit memenuhi permintaan data dari KPU karena harus menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Sebelumnya, KPU meminta tiga jenis data kepada Kemendagri, yakni penduduk yang sudah memiliki KTP-el, penduduk yang belum punya KTP-el tetapi sudah merekam data, dan penduduk yang belum merekam data KTP-el. KPU butuh data itu untuk menakar rasio jumlah penduduk dan jumlah pemilih pemilu.

Menurut Zudan, Kemendagri mendapat mandat menjaga kerahasiaan data kependudukan melalui Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal itu disebutkan, data kependudukan harus dijamin kerahasiaan dan keamanannya.

Terkait dengan polemik data pemilih yang dianggap belum sinkron ini, beberapa sekretaris jenderal parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemui pimpinan KPU untuk mendengar penjelasan atas persoalan itu.

Seusai pertemuan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan mengawal penelusuran data pemilih ini dengan baik karena ingin semua rakyat yang punya hak pilih bisa memakainya dengan sukacita serta tak ada pemilih yang bisa memilih lebih dari satu kali.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>