Perbaikan DPT Belum Tuntas


IMG-20180916-WA0008-720x405

Jajaran Komisioner KPU memmpin rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu ( 16/09/2018)

JAKARTA, KOMPAS – Perbaikan terhadap daftar pemilih tetap Pemilu 2019 yang seharusnya berakhir pada Kamis (15/11/2018) belum tuntas dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum karena ada kendala di beberapa daerah. Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan KPU memperpanjang masa perbaikan DPT tersebut hingga 30 hari mendatang.

Rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap II diselenggarakan KPU di Jakarta, Kamis malam, dengan mengundang KPU provinsi serta pemangku kepentingan pemilu, seperti Bawaslu, perwakilan partai politik, dan instansi pemerintah terkait.

Hingga pukul 22.20, rapat pleno masih berlangsung. Perwakilan partai politik masih memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. Namun, sebagian besar menyampaikan tak keberatan dengan rekomendasi perpanjangan masa perbaikan DPTHP II selama 30 hari mendatang yang disampaikan Bawaslu.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU memaparkan, baru 418 kabupaten/kota di 28 provinsi yang sudah menyelesaikan rapat pleno penetapan DPTHP II. Sementara itu, enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, belum selesai menetapkan hasil rekapitulasi DPTHP II di tingkat provinsi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, enam provinsi itu belum merampungkan penetapan rekapitulasi DPTHP II karena kondisi geografis yang sulit, jumlah pemilih yang sangat banyak, ada daerah yang tertimpa bencana, serta ada kendala teknis pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Sesuai jadwal, rapat pleno penetapan DPTHP II di kabupaten/kota diagendakan pada 12-13 November 2018, lalu pleno rekapitulasi di tingkat provinsi pada 13-14 November, sedangkan di KPU RI pada 15 November. Dari hasil rekapitulasi sementara di 28 provinsi, KPU mencatat ada 141.412.533 pemilih yang masuk DPTHP II. Sementara itu, jika data yang sudah masuk ditambah dengan data eksisting (DPTHP I) dari enam provinsi yang belum selesai merekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 189.144.900 jiwa.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, anggota Komisi Pemilihan Umum, Viryan Azis, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Ilham Saputra; pejabat Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Laode Ahmad; serta anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Sebelumnya, dalam sidang pleno terbuka KPU terkait penetapan hasil rekapitulasi DPTHP I pada 16 September lalu disepakati untuk memberi KPU waktu 60 hari untuk memperbaiki DPTHP I. Saat itu, DPTHP I ditetapkan berjumlah 184.084.629 pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 pemilih di luar negeri.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, terhadap proses dan hasil DPTHP II yang direkapitulasi KPU RI, Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan kembali dalam 30 hari. Selama proses itu, KPU diminta memperhatikan beberapa persoalan, di antaranya mempertimbangkan kembali efektivitas penggunaan Sidalih serta mengakomodasi pemilih yang sedang dalam proses dan belum merekam KTP elektronik.

Menurut anggota Bawaslu, M Afifuddin, rekomendasi perpanjangan 30 hari diberikan dengan mempertimbangkan waktu pengadaan surat suara oleh KPU. ”Jika waktu lebih panjang, akan terlalu berat dengan waktu pengadaan,” katanya. (Sucipto)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>