Kehadiran DPR Rendah


Paripurna DPR Sahkan Undang-undang APBN 2019

Suasana rapat Paripurna DPR saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporannya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi undang-undang.

 

Pembukaan masa sidang DPR dihadiri kurang separuh dari 560 anggota DPR. Anggota DPR dinilai lebih mengutamakan kampanye ketimbang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

JAKARTA, KOMPAS – Imbauan kepada anggota DPR agar tetap bekerja optimal di tahun politik tidak digubris. Ini setidaknya terlihat dari deretan kursi kosong yang mendominasi Ruang Paripurna DPR saat DPR kembali bersidang setelah masa reses selama dua pekan. Semakin mendekati pemungutan suara pemilu pada 17 April 2019, para anggota DPR lebih memilih fokus berkampanye di daerah pemilihan masing-masing.

Berdasarkan daftar hadir Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (21/11/2018), tercatat 241 orang dari 560 anggota DPR yang hadir.

Namun, jika dihitung di dalam ruangan saat rapat baru dimulai, jumlah yang hadir tak sampai 100 orang. Satu per satu anggota DPR baru hadir di tengah-tengah rapat. Hingga menjelang berakhirnya rapat, jumlah yang hadir hanya sekitar 120 orang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat mengawali pidato pembukaan masa sidang pun menyinggung suasana tersebut. ”Saya merasa di ruangan ini masih suasana subuh. Mudah-mudahan pada sidang-sidang berikutnya suasana sudah berubah menjadi suasana duha, lebih ramai,” katanya.

Tak hanya itu, dalam pidato pembukaan yang diberinya judul ”Kita Harus Tetap Bekerja”, Bambang kembali mengajak semua anggota DPR untuk tetap menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di sisa satu tahun masa jabatan anggota DPR.

”Tidak ada alasan karena sibuk kampanye lalu kewajiban kita abaikan, kinerja merosot, dan kualitas produk legislasi menurun drastis. Itu semua tentu sangat tidak kita harapkan,” ujar Bambang.

Dia pun mengingatkan, pada masa persidangan II DPR yang akan berlangsung hingga 13 Desember 2018, ada 32 rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas DPR dan pemerintah.

Dari 32 RUU itu, ada empat RUU yang pembahasannya sudah lebih dari sepuluh kali masa sidang dan diharapkan diselesaikan pada masa persidangan II. Keempat RUU itu adalah RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wawasan Nusantara, dan RUU Kewirausahaan Nasional. Di luar itu, ada pula tunggakan RUU dan mendapat desakan publik untuk cepat diselesaikan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Catatan Kompas, bukan kali ini saja Bambang Soesatyo mengingatkan anggota DPR untuk tetap berkinerja optimal di tahun politik. Dua pekan setelah dilantik menjadi ketua DPR, 15 Januari 2018, misalnya, Bambang meminta pimpinan fraksi memaksimalkan kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR.

Fokus kampanye

Bendahara Umum Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman mengatakan, rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat karena mereka kini lebih fokus bekerja di daerah pemilihan masing-masing agar bisa kembali terpilih di Pemilu 2019. Apalagi, saat ini sudah memasuki masa kampanye.

Ia menambahkan, tanggung jawab dan kewajiban caleg petahana kini terbagi dua. ”Antara menjalankan tugas di DPR dan mencari suara sebanyak-banyaknya di dapil. Sekarang masa kampanye sehingga setiap hari adalah kampanye,” kata Alex.

Ia mengkritisi sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadikan perolehan suara terbanyak sebagai patokan kemenangan caleg. Selama beberapa periode, PDI-P terus berusaha mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup, di mana mesin partai yang bekerja dan caleg yang mendapat kursi DPR ditentukan partai.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim Fraksi Partai Golkar sudah berulang kali mengingatkan anggotanya agar tidak melupakan tugas pokok sebagai wakil rakyat. ”Fraksi sudah mengingatkan, sisanya diserahkan ke setiap anggota,” ujarnya.

Menurut dia, fraksi hanya bisa mengingatkan, sedangkan sanksi dikembalikan kepada aturan yang termuat dalam Pasal 20 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Dalam Kode Etik diatur bahwa ketidakhadiran dalam rapat paripurna sebanyak 40 persen dan rapat alat kelengkapan Dewan sebanyak 40 persen dalam satu kali masa sidang tanpa keterangan sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi dikenai sanksi ringan. Pengulangan pelanggaran diberikan sanksi sedang.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR menjelang Pemilu 2019 patut dijadikan pertimbangan oleh calon pemilih dalam Pemilu 2019.

”Kalau mereka masih di daerah pemilihan saat seharusnya anggota itu menghadiri rapat di parlemen, sudah ada alasan untuk tidak lagi memilih orang tersebut,” katanya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>