Pilkada di Tengah Pandemi


images (5)

Anggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 menjadi membengkak. *Tambahan anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melanjutkan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan Covid-19 berkisar Rp 2,8 triliun hingga Rp 5,9 triliun, tergantung tingkat keketatan penerapan protokol*.

Adapun, anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada 2020 di 270 daerah sebelum terjadi pandemi Covid-19 mencapai Rp 14 triliun. Saat tahapan pilkada dihentikan sementara akhir Maret 2020, masih ada Rp 9 triliun yang belum terpakai.

Besaran usulan tambahan anggaran disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (3/6/2020). Rapat berlangsung tertutup.

Besarnya kebutuhan anggaran tambahan untuk menjamin pilkada berbasis protokol Covid-19 dan belum tersedianya pos anggaran tersebut mendorong masyarakat sipil kembali meminta Pilkada 2020 ditunda hingga 2021.

Dalam rapat kemarin, Ketua KPU Arief Budiman memaparkan empat opsi tambahan anggaran dengan kondisi teknis berbeda, yakni kategori A dan B, dengan tiap kategori disertai opsi peralatan kesehatan lengkap dan peralatan dikurangi. Anggaran itu memerhitungan jumlah petugas di TPS yang mencapai 2,6 juta orang.

*Untuk opsi pada kategori A, KPU membuat jumlah pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS) 800 orang, sehingga ada 253.929 TPS. Selain itu, untuk kategori A, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilakukan berbasis TPS. Dalam kategori ini, bila pengadaan alat kesehatan dan protokol Covid-19 lengkap, estimasi biaya tambahan yang diperlukan Rp 3,5 triliun. Namun, untuk opsi kedua, bila alat protokol kesehatan Covid-19 tidak lengkap, biaya yang diperlukan Rp 2,5 triliun.
Untuk kategori B, KPU membuat jumlah pemilih setiap TPS 500 orang, sehingga ada 311.978 TPS. Adapun untuk pembentukan PPDP dilakukan berbasis rukun tetangga (RT). Untuk kategori ini, opsi pertama dibutuhkan Rp 5,6 triliun, sedangkan opsi kedua dengan pengurangan alat protokol kesehatan, kebutuhan tambahan anggaran Rp 4,5 triliun.*

*Sementara itu, dalam rapat kemarin, Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan tiga opsi tambahan anggaran Bawaslu. Opsi pertama, Rp 279 miliar jika jumlah pemilih dalam satu TPS 800 orang. Opsi kedua Rp 290 miliar bila jumlah pemilih per TPS 500 orang. Opsi ketiga Rp 326 miliar jika jumlah pemilih per TPS 300 orang*

Dalam kesimpulan rapat disepakati jumlah pemilih dalam *satu TPS maksimal 500 orang*. Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang atau anggaran, disepakati dipenuhi lewat sumber APBN dengan memerhatikan APBD tiap daerah. Hal ini akan dibahas pada rapat kerja gabungan Menteri Keuangan, Gugus Tugas Covid-19, Mendagri, Komisi II, dan KPU, Bawaslu, serta DKPP. KPU, Bawaslu, dan DKPP juga diminta merestrukturisasi kebutuhan anggaran di tiap tahapan.

Source: Kompas, 4 Juni 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>