Sosialisai Pilgub Pemilih Pemula
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum meminta Kementerian Dalam Negeri memprioritaskan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemilih pemula pada Pemilu 2019. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi hak pilih anak muda yang akan berusia 17 tahun beberapa hari sebelum atau pada saat hari pemungutan suara pemilu pada […]

Prioritaskan KTP-el Pemilih Pemula


488580_getattachment16a5a288-1e1a-4de3-b1cb-77f08dacf41c479965-720x405
JAKARTA, KOMPAS -Penahanan sejumlah calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah 2018 akibat dugaan korupsi menjadi pelajaran bagi partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Proses pencalonan yang transparan, tanpa mahar politik, serta berbasis kapasitas dan integritas jadi awal untuk memerangi korupsi. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan […]

Penyusunan Caleg, Awal Atasi Korupsi


Sidang Paripurna MPR
JAKARTA, KOMPAS — Tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dilantik di tengah kuatnya kritik dari publik dan adanya keberatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR. Pengabaian kritik dari publik dalam persoalan ini memunculkan penilaian bahwa lembaga representasi rakyat tersebut kian berjarak dari rakyatnya. Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Ahmad […]

Wakil Rakyat Makin Berjarak Dari Rakyat



Jatah Kursi Tambahan Pimpinan MPR
JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat diragukan bisa meningkatkan keefektifan dan kinerja MPR. Penambahan itu pun dinilai tidak berdampak positif bagi masyarakat. Bahkan, kehadiran mereka justru semakin membebani anggaran negara. Pelantikan ketiga wakil ketua baru MPR, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad […]

Kursi Tambahan untuk Kepentingan Politik


Parade Bhinneka Tunggal Ika
JAKARTA, KOMPAS Amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 diminta agar tak terburu- buru dilakukan. Bahkan, amendemen sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2019 atau oleh MPR periode berikutnya. Pasalnya, bukan tidak mungkin amendemen pada tahun politik justru dijadikan alat tawar-menawar politik dan memicu kegaduhan yang membuat kisruh tahun politik. ”Tidak perlu terburu-buru, amendemen […]

Amandemen UUD 1945 Tunggu Tahun Politik Berakhir


Ngabuburit Mural Pancasila
JAKARTA, KOMPAS  – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menilai Kepolisian Negara RI punya peran utama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di akar rumput. Terkait hal itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat agar hadir deteksi dini guna mengantisipasi ekspresi yang bertentangan dengan Pancasila. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian […]

BPIP Libatkan Polri Jangkau Akar Rumput



Jatah Kursi Tambahan Pimpinan MPR
JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan terkait penambahan tiga wakil ketua MPR seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) mengindikasikan bahwa UU itu dibuat dengan kurang cermat dan berpotensi melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, rapat gabungan pimpinan MPR, Rabu (21/3) di Jakarta, bersama […]

Penyusunan UU MD3 Tak Cermat


TPS Bernuansa Badui
JAKARTA, KOMPAS- Sebanyak 6,7 juta pemilih pada pilkada serentak tahun 2018 terindikasi dicoret dari daftar pemilih sementara karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik ataupun surat keterangan pengganti KTP-el. Nasib hak pilih mereka tergantung dari kemampuan pemerintah mempercepat perekaman KTP-el. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (20/3), daftar pemilih […]

Jaga Hak dari 6,7 Juta Pemilih


522240_getattachmente6925879-4d3c-4aeb-ac2b-db1205187284513647
JAKARTA, KOMPAS — Pelantikan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR, Selasa (20/3) di Jakarta, menandai dimulainya penambahan jumlah pimpinan lembaga legislatif sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penambahan jumlah pimpinan tersebut berimplikasi terhadap bertambahnya beban anggaran, tetapi belum tentu berdampak positif terhadap kinerja […]

Efektivitas Penambahan Diragukan



Utut Adianto Wahyuwidayat Ditunjuk Sebagai Ketua DPR
JAKARTA, KOMPAS — Penambahan satu kursi wakil ketua DPR dan tiga wakil ketua MPR segera dilakukan setelah UU No 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) resmi berlaku pada 15 Maret lalu. Namun, ganjalan terjadi dalam pengisian satu dari tiga kursi wakil ketua MPR. Pada Selasa (20/3) ini, Utut Adianto […]

Penambahan Picu Masalah


Pilkada Banten
JAKARTA, KOMPAS – Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk memastikan hak warga yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS karena persoalan administrasi kependudukan tetap terlindungi. Namun, warga diharapkan juga mengambil inisiatif mengurus administrasi kependudukan dan menginformasikan kepada petugas KPU jika […]

Perlu Sinergi untuk Melindungi Hak Pemilih


Usulan Revisi Undang Undang MD3
JAKARTA, KOMPAS – Penambahan satu wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditargetkan bisa direalisasikan awal April mendatang. Hal itu akan dilakukan setelah tata tertib DPD yang mengatur tata cara pemilihan tuntas direvisi. Undang-Undang (UU) Nomor […]

Penambahan Diwujudkan